Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah (HPSN 2019)

Bulan Mei mendatang, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU No. 18 Tahun 2008”) genap berusia sebelas tahun. Namun, dalam tataran normatif, pembuatan peraturan pelaksana yang dimandatkan UU 18/2008 masih menunggak.

UU 18/2008 memandatkan 1 muatan materi untuk diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), 7 muatan materi dalam Peraturan Pemerintah (PP), 6 muatan materi dalam Peraturan Daerah (Perda), dan 2 muatan materi dalam PP dan/atau Perda (berdasarkan kewenangan).

Hingga saat ini, beberapa materi muatan yang dimandatkan dalam level PP telah diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“PP No. 81 Tahun 2012”).

Namun, beberapa pengaturan yang didelegasikan dalam PP lainnya, termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksana ketentuan yang bersifat umum, masih belum terbit. Beberapa delegasi pengaturan dalam PP juga baru diatur dalam Peraturan Menteri.

Dari tahun ke tahun, Indonesian Center for Environmental Law memantau peraturan terbaru yang merealisasikan delegasi dari UU No. 18 Tahun 2008. Tahun ini, kami memutakhirkan data kami. Tabel berikut menginventarisasi pengaturan mandat peraturan pelaksana UU 18/2008 beserta materi muatan yang telah (atau belum) dibuat peraturan pelaksananya per Hari Peduli Sampah Nasional 2019:

Merujuk pada ketentuan penutup dalam UU 18/2008, Pemerintah diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan PP dan Permen yang dimandatkan, dan Pemerintah Daerah diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk merampungkan mandat-mandat Perda. Dengan demikian, percepatan diperlukan untuk menyelesaikan tunggakan peraturan pelaksana UU 18/2008 sebagaimana disebutkan di atas, antara lain:

1. PP yang mengatur larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mencampur sampah dengan B3, dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

2. PP yang mengatur pengelolaan sampah spesifik;

3. Jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dalam hal pengurangan sampah;

4. PP dan/atau Perda yang mengatur tata cara penggunaan hak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemda dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

5. Permen tentang pedoman penyusunan sistem tanggap darurat;

6. Pedoman / rujukan praktik baik dari Perda yang telah ada untuk mempercepat pelaksanaan mandat-mandat Perda sebagaimana diuraikan di atas.

Tunggakan lain yang menarik untuk dicermati adalah tunggakan implementasi ketentuan peralihan, baik yang dimandatkan UU 18/2008 maupun PP 81/2012. Peraturan perundangundangan mengatur secara tegas tenggat waktu eksekutif untuk melaksanakan ketentuan peralihan tersebut, yang kini semua jangka waktu pelaksanaannya telah berakhir:

1. Pembuatan rencana penutupan TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka (open landfill) oleh Pemda
Dimandatkan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2008.
Tenggat waktu: 7 Mei 2009 (1 tahun sejak UU 18/2008 disahkan)

2. Penutupan TPA open landfill oleh Pemda
Dimandatkan Pasal 44 ayat (2) UU 18/2008.
Tenggat waktu: 7 Mei 2013 (5 tahun sejak UU 18/2008 disahkan)

3. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah 3 jenis oleh Pemkab/Pemkot, yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.
Dimandatkan Pasal 38 ayat (1) PP 81/2012.
Tenggat waktu: 12 Oktober 2015 (3 tahun sejak PP 81/2012 disahkan)

4. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah 5 jenis oleh Pemkab/Pemkot, yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.
Dimandatkan Pasal 38 ayat (2) PP 81/2012.
Tenggat waktu: 12 Oktober 2017 (5 tahun sejak PP 81/2012 disahkan)

Banyaknya tunggakan peraturan pelaksana ini tidak hanya terjadi di bidang pengelolaan sampah, melainkan fenomena yang semakin sering dilihat dalam perkembangan hukum Indonesia.

Membuat kebijakan percepatan dengan menafikan mandat-mandat yang belum terlaksana ini hanya akan memperumit tata perundang-undangan Indonesia yang telah diwarnai pertentangan dan ketidakharmonisan antara satu sektor dengan sektor lainnya.

Sekalipun ketiadaan perundang-undangan ini tidak serta merta menghentikan inisiatif-inisiatif hebat di tingkat lokal, namun layaklah kita berefleksi: apakah Undang-undang yang telah susah payah dibuat memang ditinggalkan untuk hanya ideal dalam kertas dan tak kunjung terimplementasi? Ataukah legislatif yang terlalu mengada-ada membuat mandat yang tak mungkin diwujudnyatakan?

Sumber:

Implementasi Undang-undang Pengelolaan Sampah
(HPSN 2019)

Lembar Informasi | Pengelolaan Sampah #1 | Februari 2019 Indonesian Center for Environmental Law | Margaretha Quina & Annisa Erou

Link